ADAKITANEWSkepala Dinsosnakertran Ngankjuk, langsung memasuki mobil setelah keluar dari ruang Tipikor polres Nganjuk~2, Nganjuk – Diduga terjadi penyimpangan terkait Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana Program Jaminan Sosial Lanjut Usia Terlantar (PJSLUT) tahun 2014, sebesar 900 juta lebih, Kepala Dinsosnakertran Kabupaten Nganjuk Drs.Moch.Rajuli MM, hari ini Kamis (12/3) siang sekira pukul 11.00 wib, memenuhi panggilan unit Tipikor Polres Nganjuk.

Sebelumnya, Titik,W, selaku Bendahara dinas di jalan Dermojoyo ini, juga telah dipanggil unit Tipikor Polres Nganjuk, tiga hari sebelumnya. Sedangkan Kedatangan Moch Rajuli ke ruang Tipikor, karena kapasitasnya sebagai kepala dinas dan selaku Pengguna Anggaran (PA) dari dana DAU tahun 2014 tersebut. Dia dimintai keterangan tentang dugaan penyalahgunaan pendistribusian dana PJSLUT dan manipulasi data untuk Surat pertanggung jawaban (SPJ) anggaran tersebut.

Kapolres Nganjuk AKBP Muh.Anwar Nasir dikonfirmasi melalui Kasatreskrim AKP Hendra krisnawan mengatakan, bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Dinsosnakertran Drs.Moch.Rajuli MM untuk dimintai keterangan, terkait dugaan penyimpangan dana PJSLUT. “Beliau kita panggil untuk dimintai keterangan, terkait dana PJSLUT,”terang Hendra.

Sumber adakitanews.com menyebutkan bahwa, Dana PJSLUT yang bersumber dana DAU 2014 di kabupaten Nganjuk ini, ada sebanyak  1103 orang penerima dana tersebut, dan masing-masing penerima memperoleh dana sebesar 900 ribu rupiah. Akan tetapi ada sejumlah 48 orang yang tidak dapat direalisasikan dan harus kembali ke Kas daerah, karena ke-48 orang tersebut sudah meninggal dunia, sehingga pencairan dana yang dapat direalisasi berjumlah 1055 orang.

Sementara itu, dari sejumlah 1055 orang tersebut, ada sekitar 53 nama orang yang diduga fiktif/dimanipulasi datanya. Dalam SPJ, ke-53 orang tersebut tidak diketahui dengan jelas kondisinya, ada dugaan sebagian dari mereka sudah meninggal dunia dan sebagaiannya lagi nama fiktif. Namun dalam SPJ yang dibuat oleh pihak Dinsos, mereka telah menerima dana tersebut, dengan bukti cap jempol.

Hingga berita ini diunggah, belum diketahui siapa yang bertanggung jawab dengan cap jempol atau sidik jari di SPJ tersebut. “Kami masih mendalami dan terus mengembangkan kasus ini,”imbuh kasat Hendra kepada @dakitanews.com. diruangannya.

Diberitakan sebelumnya, awal desember 2014 yang lalu, Dinsosnakertran Kabupaten Nganjuk, melakukan Rapat koordinasi dan persiapan program akhir tahun.Selain  Kepala Dinsosnakertran Nganjuk, Drs. Moch Rajuli MM, beserta jajaranya, rapat koordinasi juga dihadiri TKSK (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan), Pelaksana Teknis Sosnaker dan Kasi Kesra Kecamatan se-kabupaten Nganjuk. Pada Selasa (2/12) yang lalu. Dengan agenda membahas tentang teknis dan petunjuk penyaluran program yang aman dan tepat sasaran.

Sesuai Instruksi dari Inspektorat dan BPK, penerima program yang sudah meninggal dunia tidak boleh diberikan dan tidak boleh dialihkan. Meskipun masih dalam satu KK, karena ini bukan warisan. Dan dana tersebut harus dikembalikan ke Kasda. Dan untuk program PJSLUT ini sendiri,  dilaksanakan satu tahap dalam setahun. Namun dalam prakteknya, diduga banyak penyimpangan, diantaranya  data yang diduga fiktif dan SPJ yang di cap jempol palsu.

Terkait Dipanggilnya ke unit Tipikor Polres Nganjuk, tadi siang, Kepala Dinsosnakertran Kabupaten Nganjuk Drs.Moch.Rajuli MM, belum memberikan keterangan. Begitu keluar dari ruangan tipikor, dia langsung memasuki mobil dinasnya meninggalkan ruang unit Tipikor Mapolres Nganjuk. (Kmto)