ADAKITANEWSIMG_20150427_144929, Kota Kediri – Anggota Satpol PP yang diputus kontraknya secara sepihak oleh Pemerintah Kota Kediri, Senin (27/4) pukul 10.00 Wib kembali mendatangi kantor DPRD untuk menyerahkan surat permohonan hearing. Pasalnya, surat yang mereka ajukan pada Maret lalu, diduga disabotase oleh Pemerintah Kota Kediri.

Pada 1 Februai 2014 lalu Pemerintah Kota Kediri memutuskan kontrak sepihak terhadap 15 anggota Satuan Pamong Praja (SATPOL PP). Keputusan sepihak ini membuat anggota Satpol PP tersebut memberikan surat hearing ke DPRD Kota Kediri untuk meminta keadilan.

Pada Senin (20/4) aduan tersebut sudah ditanggapi oleh pihak anggota Dewan dengan mengirimkan surat hearing tersebut kepada Pemkot untuk di informasikan ke anggota Satpol PP. “Kami mengagendakan pada hari rabu, Oleh karenanya, Senin kami sudah mengirimkan surat panggilan untuk melakukan hearing tersebut ke Pemkot selaku pihak eksekutif, agar memberitahukan ke mereka (15 anggota Satpol PP yang di puuskan kontraknya-red)” tutur salah seorang Bagian Umum DPRD Kota Kediri.

Namun, Fauzi Indrianto salah seorang dari 15 anggota Satpol PP tersebut mengaku belum menerima surat dari anggota Dewan.”Tidak pernah mendapatkan surat panggilan tersebut, makanya kami kesini untuk mengajukan surat hearing yang ke dua kalinya”jelasnya.

Sesuai intruksi dari Komisi A DPRD Kota Kediri untuk segera mengajukan surat permohonan hearing dengan angota Dewan. Fauzi mengaku sudah melaksanakan intruksi tersebut pada pertengahan bulan Maret lalu. “Kemarin kami mendapatkan informasi kalau surat tersebut sudah diberikan ke Pemkot. Kenapa pihak pemkot tidak menindak lanjuti surat tersebut”jelasnya.

Jika surat panggilan tersebut masih disabotase lagi, Fauzi dan rekan-rekannya mengancam akan mengadukan kasus tersebut ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Surabaya.

“Kami hanya meminta kejelasan dari pihak Pemkot alasan kami diberhentikan secara sepihak, jika masih disabotase lagi kami akan mengajukan ke PTUN” tegasnya. (Blot/zay).

Keterangan Gambar : Beberapa Anggota Satpol PP yang diputuskan kontraknya secara sepihak oleh pemkot, mengajukan surat hearing yang kedua kalinya ke Bagian Umum DPRD Kota Kediri.