go-jek Archive

Mulai Hari Ini, Go-Jek Dilarang Angkut Penumpang

ADAKITANEWS, Kota Kediri – Mulai hari ini, Rabu (25/10), pengemudi aplikasi Go-Jek dilarang mengangkut penumpang di wilayah Kota Kediri. Jika diketahui masih ada Go-Jek yang masih beroperasi, terpaksa akan dihentikan dan penumpang juga akan diturunkan. Larangan tersebut disampaikan ratusan pengemudi becak usai menggelar aksi

Lagi-lagi, Demo Minta Go-Jek dan Go-Car Dihapus

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Puluhan orang yang berprofesi sebagai tukang ojek konvensional, tukang becak, sopir angkot dan taksi beramai-ramai mendatangi gedung DPRD Kota Madiun, Kamis (19/10). Mereka ingin menyampaikan keluh kesah lantaran merasa penghasilannya berkurang setelah adanya transportasi berbasis online. Setibanya di gedung DPRD

Tukang Becak Di Kediri Minta Go-Jek Ditutup

ADAKITANEWS, Kota Kediri – Sekitar dua ratus tukang becak di Kota Kediri mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Selasa (19/09). Para tukang becak ini merasa resah dengan kehadiran Go-Jek di Kediri, yang membuat penghasilan mereka turun drastis. Ratusan tukang becak tersebut

Head City Go-Jek Kota Madiun Akui Hanya Ajukan Izin Aplikasi

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Polemik terkait keberadaan Go-Jek di Kota Madiun sepertinya belum bisa berakhir dalam waktu dekat. Hal ini diawali dengan penarikan fisik izin Go-Jek oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) beberapa waktu yang lalu dengan

Wawali Tegaskan Jika Izin Go-Jek Adalah Izin Aplikasi

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto ikut berkomentar terkait keberadaan ojek online di wilayahnya. Bahkan ia juga membenarkan terkait ditariknya izin Go-Jek. “Saya meminta agar pihak DPMPTSPKUM menarik izin Go-Jek dan mengkaji ulang karena praktiknya tidak sesuai dengan izin yang diajukan,”

Izin Go-Jek Di Kota Madiun Dievaluasi

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun mengaku akan melakukan evaluasi terkait izin Go-Jek di kotanya. Hal tersebut dilakukan karena dalam praktiknya di lapangan, penyedia layanan ojek online itu dianggap tidak sesuai dengan izin yang disampaikan. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu