ADAKITANEWS, Jombang – Proses tahapan kampanye yang akan dilakukan oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan melalui proses persiapan maupun pelaksanaan yang cukup ketat. Salah satunya terkait kampanye dengan menggunakan sosial media.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya teknologi informasi yang berkembang hari ini akan dijadikan media kampanye bagi masing-masing Paslon di kontestasi Pilkada. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jombang selaku penyelenggara Pilkada.

Seperti yang dijelaskan oleh Anggota Komisioner KPU Jombang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, M Fatoni mengatakan bahwa bagi paslon yang akan menggunakan media sosial seperti Facebook dan media sosial sejenisnya harus melalui pendaftaran di KPU. “Akun Facebook harus didaftarkan di KPU. Seluruh akun kampanye harus didaftarkan maksimal hari pertama kampanye, terserah jumlah akunnya berapa yang jelas harus dilaporkan di KPU,” ungkap M Fatoni, Rabu (24/01).

Didaftarkannya akun media sosial ke KPU tersebut, menurut M Fatoni bertujuan untuk menghindari kampanye hitam yang dilakukan melalui sosial media. Sedangkan untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran kampanye di dunia maya, dikatakan M Fatoni bahwa hal tersebut merupakan ranah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang sudah berkoordinasi dengan Polres Jombang.

“Mana akun yang digunakan oleh tim kampanye dan mana yang tidak digunakan. Panwas sepertinya sudah bekerjasama dengan tim cybercrime kepolisian yang akan menyisir semua akun-akun yang patut diduga bukan dari pasangan calon tetapi digunakan untuk kampanye, terutama yang berkaitan dengan isu SARA atau black campaign (kampanye hitam, red),” ujar M Fatoni saat ditemui Tim Adakitanews.com pada acara Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang 2018 di kantor KPU Kabupaten Jombang.

Sementara, Anggota Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan kerjasama dalam pengawasan akun-akun sosial media yang digunakan untuk kepentingan kampanye. “Alhamdulillah Kapolres Jombang beberapa waktu lalu sudah memberikan sinyal positif bahwa terkait pengawasan dan ruang penindakan soal akun-akun yang tidak terdaftar di KPU menjadi ruang pengawasan oleh Tim Cybercrime Polres Jombang. Karena hal tersebut juga sudah diatur dalam UU Nomor 10 2016 dan diawasi melalui UU ITE,” ujar Ahmad Udi Masjkur.

Ahmad Udi Masjkur juga menegaskan bahwa akan ada penindakan secara hukum jika ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan sosial media yang digunakan untuk melakukan kampanye hitam. “Nanti kita lihat jenis dan polah pelanggarannya seperti apa. Jika itu dilakukan orang perorang, bisa diterapkan dengan undang-undang ITE, apakah mereka membuat konten hasutan atau konten yang mengarah ke isu SARA itu bisa dikenakan UU ITE oleh Polres Jombang,” pungkas Ahmad Udi Masjkur.(ar)

Keterangan gambar: Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang 2018 di kantor KPU Kabupaten Jombang. (bawah) Anggota Komisioner KPU Jombang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, M Fatoni.(foto:adi rosul)