ADAKITANEWS, Blitar – Kementerian Agama sudah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk membangkitkan produk halal di Indonesia. Adanya badan ini tentu berdampak pada kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI selama ini.

Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan halal, maka tahun dipastikan tahun 2019 UU ini akan diberlakukan. Menurutnya, jika selama ini sertifikasi halal yang sebelumnya dikeluarkan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI), nantinya akan langsung diurus pihak Kementerian Agama, termasuk di dalamnya MUI sebagai regulator.

“Kita tetap punya peran peting dalam pengeluaran sertifikasi halal ini. Seperti penetapan kehalalan produk, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan mengeluarkan sertifikasi auditor,” ujarnya, Jumat (20/10).

Jamil menuturkan, saat ini Pemerintah Pusat masih menyiapkan aturan dan juga alat kelengkapan sertifikasi halal. Sehingga dimungkinkan, baru bisa melaksanakan kebijakan tersebut pada tahun 2019 nanti. “Untuk saat ini sampai dengan akhir tahun 2018 nanti sertifikasi halal masih akan dikeluarkan pihak MUI,” pungkas Jamil.

Jamil menambahkan, yang terjadi saat ini banyak masyarakat yang salah mengartikan jika sertifikasi halal MUI dicabut. Padahal hanya berganti pelaksana kebijakan saja. “Masyarakat masih banyak yang salah paham. Kan yang benar bukan sertifikasi MUI dicabut, tetapi hanya berganti pelaksana,” tuturnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Jamil Mashadi, Humas Kementrian Agama Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/201017-fat-blitar-halal.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/201017-fat-blitar-halal-150x150.jpgREDAKSINasionaladakitanews,Berita,blitar,halal,kementerian agama,mui
ADAKITANEWS, Blitar - Kementerian Agama sudah meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), untuk membangkitkan produk halal di Indonesia. Adanya badan ini tentu berdampak pada kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) MUI selama ini. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) nomor 33...