ADAKITANEWS, Blitar – Moratorium dari Pemerintah Pusat tentang larangan perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengakibatkan beberapa daerah kekurangan PNS.

Banyaknya PNS yang pensiun dan tidak ada perekrutan, membuat Pemerintah Daerah harus memaksimalkan tenaga yang ada. Namun, tahun 2018 mendatang diprediksi moratorium tersebut bakal dicabut.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah melakukan pertemuan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Menteri Pendidikan (Mendikbud) untuk membahas soal guru yang berstatus honorer K2.

“Dari pertemuan itu kita dapat kabar bagus, karena diperkirakan tahun 2018 akan dilakukan rekrutmen PNS guru. Jadi moratorium larangan perekrutan PNS guru akan dicabut,” pungkasnya, Rabu (20/12).

Budi menjelaskan, selama ini persoalan guru honorer K2 di Kabupaten Blitar yang menuntut untuk segera dinaikkan gajinya serta diangkat menjadi PNS, pihaknya memastikan sudah mengadukan hal ini kepada Dewan Pertimbangan Presiden (Watinpres) dan sudah disampaikan kepada Presiden.

“Kita saat ini masih menunggu regulasi terbaru dari Pemerintah Pusat. Selain itu kita juga melakukan pendataan, karena jika wacana tersebut benar direalisasikan maka guru honorer K2 akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk mengikuti tes PNS,” jelas Budi.

Untuk diketahui, saat ini di Kabupaten Blitar kekurangan sekitar 3 ribu tenaga guru, baik itu guru tingkat SD maupun SMP.(fat/wir)

Keterangan gambar: Budi Kusumarjaka, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.(foto : fathan)