ADAKITANEWS, Jombang – Tunjangan bagi anggota DPRD Jombang dikabarkan akan naik lagi pada tahun 2018 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, naiknya tunjangan wakil rakyat ini mencapai tujuh kali lipat dibanding tunjangan sebelumnya.

Hal tersebut menyusul adanya kewenangan PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyangkut penentuan tunjangan dewan berdasarkan fiskal atau keuangan APBD pada dua tahun sebelumnya.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono membenarkan adanya kabar terkait tunjangan dewan yang naik setiap tahunnya. Misalnya, pada 2017 ketentuan tunjangan dewan didapat dari penentuan APBD 2015. Kemudian, pada 2018 otomatis ketentuan tunjangan dewan akan disesuaikan lagi dengan kemampuan APBD 2016.

”Jadi kalau tahun ini, kita menyesuaikan APBD dua tahun sebelumnya. Atau dalam artian APBD 2015,’’ ungkap Joko Triono saat dikonfirmasi Tim Adakitanews.com, Selasa (07/11).

Dia memaparkan, dari perhitungan APBD tunjangan komunikasi intensif (TKI) bagi anggota DPRD sebesar Rp 8,6 juta. Sementara tunjangan transportasi Rp 4,4 juta. Jika dijumlah, kalangan DPRD sedikitnya mendapat Rp 13 juta setiap bulannya. Namun karena ada pemotongan PPn/PPh sebesar 15 persen, lanjut Joko Triono, selama September hingga Desember 2017 ini kalangan DPRD hanya mendapat tunjangan sebesar Rp 10,5 juta.

”Jadi kalau mengacu pada APBD 2015 itu tingkat keuangan daerah kita tergolong sedang,’’ paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD melanjutkan, tunjangan dewan pada 2018 diperkirakan meningkat maksimal. Ia menjelaskan, karena mengacu pada PP Nomor 18 Tahun 2017, keuangan Kabupaten Jombang pada APBD 2016 sudah tergolong tinggi. Artinya, tunjangan DPRD bisa mencapai tujuh kali lipat dari tunjangan representatif dewan sebelumnya.

”Tapi kalau untuk 2018 kita sudah naik. Karena kita acuan penentuan fiskal pada 2016 jadi bisa naik tujuh kali lipat. Akhirnya, ditambah Rp 4,5 juta,’’ papar Ketua DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Jika dikalkulasikan, dari tunjangan dewan Rp 10,5 juta pada tahun ini ditambah Rp 4,5 juta pada 2018, maka kisaran tunjangan yang bakal dikantongi masing-masing anggota DPRD mencapai Rp 15 juta perbulan. ”Jadi Insyaallah sampai kisaran Rp 14 juta kalau dipotong pajak PPn/PPh itu,’’ tandasnya.(ar)

Keterangan gambar: Kantor DPRD Kabupaten Jombang.(foto:adi rosul)