ADAKITANEWS, Kota Madiun – Adanya wacana Menteri Pendidikan untuk menghapus pelaksanaan Ujian Nasional (Unas) pada tahun 2017 menimbulkan banyak pertanyaan. Namun berbeda dengan Kota Madiun. Dewan Pendidikan setempat bahkan mengaku tak mempermasalahkan rencana penghapusan itu, bahkan meyakini bahwa meski tanpa Unas, tak akan mengurangi mutu pendidikan.

Dalam wawancara dengan Tim Adakitanews.com, Ketua Dewan Pendidikan Kota Madiun, Drs Gatut Supriyoga MM mengatakan, tujuan pelaksanaan Unas sebenarnya adalah untuk melakukan pemetaan mutu pendidikan. Akan tetapi, jika pemerintah memutuskan untuk menghapus pelaksanaannya, ia yakin akan ada kebijakan lanjutan yang mengiringi keputusan tersebut. “Tujuan dari Unas adalah untuk memetakan mutu pendidikan di Indonesia yang berbeda beda,” jelasnya.

Gatut mengatakan, dengan adanya Unas dapat dilihat serta diketahui pemetaan mutu pendidikan di tiap tiap daerah. Jika sudah diketahui, maka kebijakan yang disampaikan nantinya akan benar benar sesuai dengan kebutuhan di masing masing daerah. “Unas bukan satu-satunya faktor penentu masa depan seseorang. Masih banyak faktor-faktor lain di luar itu. Pendidikan life skill, pembelajaran dari keluarga, dan lain-lain. Karena hasil Unas yang baguspun belum tentu bisa menjamin mutu kesiapan kehidupan yang baik pula.

Gatut juga meyakini, pemerintah pasti telah memiliki berbagai pertimbangan jika akhirnya memutuskan akan menghapus pelaksanaan Unas. “Andaipun Unas benar benar dihapus, saya yakin pasti akan ada formulasi standar mutu kelulusan. Dan ini menjadi tanggung jawab BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan),” lanjutnya.

Dikatakan, saat ini Dewan Pendidikan Kota Madiun telah siap jika Unas benar-benar dihapus. Termasuk Dinas Pendidikan setempat yang juga harus siap menghadapi standar penerapan kelulusan nanti. “Tujuan dari Unas sejatinya sungguh baik. Tapi pada praktiknya, banyak terjadi tindakan yang menyimpang. Semisal kasus contek massal atau berjamaah,” ujarnya.

Karena sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mencerdasakan anak bangsa, diharapkan kedepannya agar semua pihak memperoleh informasi yang benar soal rencana penghapusan Unas Tersebut. Dinas Pendidikan wajib menyampaikan kepada Kepala Sekolah, sedangkan Dewan Pendidikan akan menyampaikannya kepada Komite Sekolah. “Sambil menunggu keputusan final dari pusat, Kota Madiun sangat siap menghadapi apapun hasil keputusan yang nantinya akan disampaikan,” pungkasnya.(BODIES)

Keterangan gambar: Pelaksanaan Unas di salah satu sekolah di Sidoarjo.(dok. adakitanews.com)