ADAKITANEWS, Blitar – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blitar Nomor 17 tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern, nampaknya masih banyak dilanggar.

Hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan DPRD di daerah Wlingi, pada Senin (17/04), telah ditemukan toko modern yang melanggar aturan Perda tersebut. Dimana dalam Perda itu salah satunya memuat aturan bahwa jarak antara toko modern dengan pasar tradisional minimal 1 kilometer, dan di dalam toko modern harus menyediakan minimal 1 persen produk lokal.

Hal itu dibenarkan oleh anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Mujib yang juga ikut sidak bersama anggota lainnya. Ia mengungkapkan, bahwa hasil sidaknya di daerah Wlingi masih banyak ditemukan toko modern yang melanggar aturan di Perda itu. “Perda ini kan dibuat untuk dipatuhi, tetapi nyatanya di lapangan pihak toko modern masih menyepelekan Perda ini,” kata Mujib dengan nada geram, Selasa (18/04).

Lanjut Mujib, pihaknya sebagai lembaga pengawasan dan merupakan wakil rakyat, meminta eksekutif dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar untuk segera menertibkannya, agar ini tidak menjadi contoh bagi perusahaan toko modern yang lain. “Selain Disperindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga harus tertibkan toko modern. Karena mereka berwenang untuk menindak masalah perizinan,” tandasnya.

Mujib mengaku, dalam waktu dekat akan memanggil eksekutif untuk membahas temuan yang dilakukannya saat sidak. Ia berharap ada perhatian lebih pada pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blitar. “Keberadaan toko modern secara tidak langsung akan mematikan toko tradisional, karena masyarakat sekarang lebih condong membeli ke toko modern,” imbuhnya.(blt2)

Keterangan gambar: Sidak Komisi II DPRD Kabupaten Blitar di Toko Modern di daerah Wlingi.(ist)