ADAKITANEWS, Jombang – Menjelang pendaftaran Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah Kabupaten Jombang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Jombang telah mempersiapkan tahapan untuk tes kesehatan bagi para paslon yang akan maju dalam Pilkada 2018 mendatang.

Tahapan pendaftaran pasangan calon dalam Pilkada 2018 rencananya akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2018 mendatang. Sementara, sebelum penetapan pasangan calon, akan dilakukan terlebih dahulu tahapan tes kesehatan sesuai dengan Peraturan KPU RI.

Dari Informasi yang dihimpun Tim Adakitanews.com, pihak KPU Kabupaten Jombang juga sudah berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit untuk persiapan tes kesehatan bagi para Paslon. Hal tersebut disampaikan oleh Komisoner KPU Jombang, Athoillah SH.

Menurut Athoillah, untuk tes kesehatan bagi para Paslon nantinya akan dilakukan di rumah sakit pemerintah tipe A. Hal tersebut, lanjut Athoillah, mengacu pada PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah. “Tes kesehatan sudah diatur di PKPU, yang menunjuk rumah sakit pemerintah Tipe A. Di Jawa Timur hanya ada 3 rumah sakit pemerintah tipe A, yakni RSAL dr Ramelan Surabaya dan Rumah Sakit dr Soetomo serta Rumah Sakit Saiful Anwar Malang,” ungkap Athoillah saat ditemui di kantor KPU Kabupaten Jombang, Kamis (14/12).

Sedangkan untuk jadwal tes kesehatan bagi KPU Kabupaten Jombang sendiri, Athoillah mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPU RI yang nantinya akan diberikan melalui KPU Provinsi Jawa Timur. “Untuk Jombang tes kesehatan dimana, kami belum mengetahui. Karena yang merekomendasikan adalah KPU RI melalui KPU Provinsi,” tandasnya.

Sementara, Athoillah menuturkan bahwa KPU akan melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk tes kesehatan dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk tes psikologi Paslon. Sementara untuk tes narkotika, KPU juga menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN). “Untuk penetapan Paslon, pasangan calon harus sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba,” tegas Athoillah.

Saat disinggung soal standar kesehatan, Athoillah mengatakan bahwa standar kesehatan yang dimaksud akan ditentukan oleh pengurus pusat dari setiap lembaga yang telah ditunjuk untuk tahapan tes kesehatan. “Standarnya kami belum mengetahui, semuanya pengurus pusat lembaga yang menentukan. Yang di daerah tinggal menjalankan,” pungkasnya.(ar)

Keterangan gambar: Anggota Komisioner KPU Jombang, Athoillah SH.(dok. adakitanews.com)