ADAKITANEWSIMG_20150415_194108-1, Madiun – Sejumlah perangkat desa di Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, menolak kelola Posyandu dan bagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu dianggap melanggar sejumlah peraturan pemerintah (PP), namun soal pembinaan selanjutnya diserahkan kepada para kepala desa (kades).

Buntut penolakan itu, berdampak bagi pelaksanaan punggutan PBB dan disesalkan pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Madiun. “Kami hanya bisa menyesalkan hal itu terjadi, namun sudah ada pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah instansi mengatasi persoalan itu. Jika itu (penolakan) dilakukan, bisa berdampak bagi desa itu sendiri,” jelas Kepala Dispenda Indra Setyawan, Rabu (15/4).

Menurutnya,  langkah yang diambil para perangkat dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Camat Kebonsari tidak tepat. Sebab, penyerahan SPPT PBB dari Pemkab Madiun diberikan dengan disertai berita cara kepada kades atau lurah. “Saya berharap, hal itu tidak terjadi atau meluas,” ujarnya penuh harap.

Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) setempat Joko Lelono mengatakan langkah yang diambil para perangkat desa itu dengan dasar pemikiran tidak tepat. Sebab, tugas pembantuan itu diatur dalam sejumlah aturan seperti Peraturan Pemerintah (PP). Diharapkan mereka (perangkat desa) mampu memahami aturan yang ada.

“Memang ada aturan mengatur soal penyelenggaran tugas pembantuan yaitu PP Nomor 53/2001 dan PP Nomor 43/2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang desa. Soal penolakan perangkat desa, menurutnya, itu wewenang sepenuhnya kades untuk melakukan pembinaan kepada para perangkat. Karena, perangkat dilantik dan diberhentikan oleh kades,” ujar Joko Lelono.

Dilaporkan, sebelumnya sejumlah perangkat desa di Kecamatan Kebonsari mendatangi kecamatan setempat untuk menyerahkan SPPT PBB dan menolak menyelenggarakan Posyandu, Selasa (14/4). Aksi ini dilakukan sebagai sikap kekecewaan mereka atas terbitnya surat nomor 143/2272/PMD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang penjelasan keuangan dan aset desa.

“Kami juga menghentikan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) yang selama ini rutin digelar sebulan sekali. Hal ini terus kami lakukan sampai kami mendapatkan tanggapan kebijakan benar. Kami tidak sependapat dengan salah satu poin dalam penegasan surat dari Kemendagri tersebut. Kendati secara prinsip tetap mematuhi terbitnya UU 6/2014 tentang Desa,” ujarnya. (UK).

Keterangan Gambar : Indra Setyawan Kepala Dispenda Kabupaten Madiun