2015-11-26_22.03.24ADAKITANEWS, Jombang – Gelombang unjuk rasa menolak peraturan pemerintah (PP) pengupahan terus terjadi di berbagai daerah. Seribuan buruh dari berbagai perusahaan di Jombang, Jawa Timur, menolak Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Soekrawo.

Aksi yang dilakukan di halaman Pemkab setempat itu diwarnai dengan konvoi di jalan raya secara beriringan. Mereka bersama-sama berangkat dari pabrik tempat mereka bekerja masing-masing menuju Kantor Pemkab. Buruh mendesak pemerintah mencabut PP nomor 78 tahun 2015 karena dinilai akan mengebiri hak-hak buruh.

Diantaranya, membolehkan pengusaha tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) pada buruh. Selain itu, mewajibkan buruh ijin kepada pegusaha jika akan membentuk serikat kerja. Padahal, menurut buruh  membentuk serikat kerja adalah hak mereka yang dilindungi undang-undang.

2015-11-26_22.04.04Koordinator aksi, Leo, mengatakan, buruh mengecam keputusan Bupati Jombang dan Gubernur Jatim yang telah menetapkan UMK di Jombang sebesar Rp. 1900.000. Menurut buruh, nilai tersebut masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan standar hidup layak di Jombang.

“Karena di PP itu ada poin yang sangat merugikan buruh, yang utama itu adalah di poin yang bunyinya pengusaha berhak memberikan atau tidak masalah THR, dan masalah kebebasan berserikat”, kata Leo, Kamis (26/11/15).

Buruh mendesak Bupati Jombang, Nyono Suharli dan Gubernur Jatim, Sukarwo merubah keputusannya dan menaikkan UMK Jombang dari saat ini Rp. 1.700.000 menjadi  Rp. 2.100.000, bukan Rp. 1.900.000.

Aksi para buruh ini mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian yang didatangkan dari dua Polres, yakni Polres Jombang dan Polres Kediri.(Tari/Jati)

Keterangan Gambar : Buruh Jombang demonstrasi di depan kantor Pemkab, tolak UMK dan PP pengupahan.