ADAKITANEWS, Blitar – Pemberian tunjangan bagi anggota DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meski demikian, anggota DPRD Kabupaten Blitar hingga kini belum bisa menerima tunjangan ini. Karena pemberlakukan kenaikan tunjangan dewan di Kabupaten Blitar itu masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, Perda yang mengatur tentang kenaikan tunjangan itu sudah ada. Namun ia belum bisa bicara banyak soal nilai kenaikan tunjangan dewan karena masih menunggu Perbup yang mengatur seluruh teknis. Termasuk besaran tunjangan yang akan diberikan kepada anggota dewan.

“Yang ditunggu Perbubnya karena sudah ada Perda. Karena teknisnya nanti ada di Perbub termasuk besaranya,” jelasnya, Senin (16/10).

Suwito menjelaskan, sampai sekarang pihaknya juga belum mengetahui apakah Perbub itu selesai pada sisa bulan Oktober ini, sehingga bulan depan sudah bisa diterima. Atau masih harus menunggu bulan berikutnya. Namun yang pasti, besaranya bakal menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Anggaran ini kan sifatnya alokasi, sehingga besaran yang diberikan harus ada dasarnya berbeda dengan anggaran yang terpasang dengan anggaran yang dibayarkan,” jelas Suwito.

Suwito menyebut, dengan adanya tunjangan itu seluruh mobil dinas anggota dewan yang sifatnya pinjam pakaikan dari Pemkab Blitar kepada DPRD harus ditarik dan dialihfungsikan. “Semua kendaraan Dina DPRD sudah dikembalikan sejak beberapa minggu lalu. Ini memang konsekuensi atas diberlakukannya aturan itu,” imbuhnya.(fat)

Keterangan gambar: Suwito Saren Satoto, Ketua DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/20171013_155500_1-1024x760.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/20171013_155500_1-150x150.jpgREDAKSIPolitikanggota dprd,tunjangan
ADAKITANEWS, Blitar - Pemberian tunjangan bagi anggota DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meski demikian, anggota DPRD Kabupaten Blitar hingga kini belum bisa menerima tunjangan ini. Karena pemberlakukan kenaikan tunjangan dewan di Kabupaten...