ADAKITANEWS, Nganjuk – Dituding tidak transparan dalam pengelolaan dana desa, massa dari Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mendatangi pendopo kabupaten, menuntut agar Bupati memecat Kepala Desa mereka, Rabu (14/09). Dalam aksi itu, massa juga mengungkap adanya dugaan manipulasi pembelian tanah yang terdampak proyek pembangunan tol Trans Jawa.

Warga berteriak sambil menghujat Nidi Basuki, Kades Putren di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk dan menuntut yang bersangkutan turun dari jabatannya. Dalam orasinya, disebutkan jika Kades Putren tidak melaksanakan laporan pertanggungjawaban APBDes 2015. Tak hanya itu, tidak diberikannya akses kepada warga untuk mengetahui APBDes 2016 dan masalah tukar guling tanah bengkok desa yang terkena proyek tol juga disoal.

“Kami minta Nidi Basuki turun dari jabatannya sebagai Kades Putren. Karena tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa dan diduga memanipulasi ganti rugi tanah,” teriak Nur Dwi, saat di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk proyek pembangunan tol Trans Jawa, Drs Tri Wiyoso Putro mengatakan pihaknya dalam melaksanakan proses ganti rugi tanah warga untuk tol telah melalui prosedur hukum yang benar. Selain itu, P2T juga melibatkan pihak desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam melakukan inventarisir tanah warga yang terdampak pembangunan tol.

Tri Wiyoso juga mengatakan bahwa proses hukum peralihan hak dari warga untuk pembangunan tol juga tidak bermasalah, sehingga dugaan adanya manipulasi ganti rugi tanah warga yang terdampak pembangunan jalan tol dianggap tidak benar. “Semua kegiatan proses ganti rugi tanah melibatkan pihak desa yang telah membentuk panitia. Bahkan Kades tidak pernah menerima uang dari P2T atas ganti rugi tanah yang terkena tol,” terang Tri Wiyoso.

Adanya aksi tersebut, Tri Wiyoso mengancam akan balik melaporkan warga jika mereka menuduh ada manipulasi ganti rugi tanah yang terdampak jalan tol namun tidak menyertakan bukti. “Kalau warga menuduh P2T bersama kades memanipulasi uang ganti rugi, harus ada bukti. Kalau tidak, bisa saja saya menutut balik,” tegas Tri Wiyoso.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Pemkab Nganjuk, Drs Lis Handoyo mengatakan bahwa proyek tol Trans Jawa merupakan program nasional yang harus dilaksanakan segera. Karena itu Pemkab Nganjuk dan P2T juga bertindak cepat untuk melakukan pembebasan tanah. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan tetap melalui prosedur hukum yang berlaku.

Terkait dengan tidak transparannya pengelolaan keuangan desa, Lis Handoyo berjanji akan melakukan pembinaan terhadap perangkat Desa Putren bersama dengan Camat dan Kantor Pemerintahan Desa (Pemdes). “Soal adanya pengelolaan keuangan desa yang tidak transparan kami akan melakukan pembinaan, karena hal itu sudah menjadi tugas asisten pemerintahan, camat dan Kantor Pemdes,” terang Lis Handoyo.

Pasca mendapat penjelasan dari Lis Handoyo, warga akhirnya bersedia membubarkan diri kembali ke Desanya.(Jati)

Keterangan Gambar: Warga melakukan aksi di depan pendopo dan Balai Desa Putren.(Foto : Bagus Jatikusumo)