AdaKitaNews Daerah Wajibkan Karyawati Pakai Rok Mini, Izin Operasional Borobudur Terancam Dicabut

Wajibkan Karyawati Pakai Rok Mini, Izin Operasional Borobudur Terancam Dicabut

ADAKITANEWS, Jombang – Pasar Swalayan Borobudur di Jalan Gus Dur yang baru beberapa minggu beroperasi di Kabupaten Jombang terancam dicabut izin operasionalnya. Ancaman itu muncul pasca adanya pengaduan terkait aturan swalayan yang mewajibkan karyawatinya menggunakan rok mini saat bekerja, sehingga dianggap menghalangi hak karyawati yang ingin mengenakan jilbab, Jumat (23/12).

Dalam agenda hearing di Gedung DPRD Jombang yang diikuti oleh Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Jombang bersama manajemen Swalayan Borobudur terkait adanya aturan kerja tersebut, akhirnya muncul beberapa kesepakatan. Diantaranya kesanggupan pihak manajemen untuk mengubah isi SPK serta kewajiban manajemen untuk menghargai hak-hak karyawati yang hendak menggunakan jilbab.

Dikatakan, pengaduan tersebut awalnya diperoleh dari masyarakat terkait SPK (Surat Perjanjian Kontrak) karyawan dalam berpakaian saat bekerja. Yakni pertama, pihak manajemen Borobudur mewajibkan pekerja perempuan mengenakan kaos putih dengan lengan pendek dan dimasukkan dalam rok. Sedangkan yang kedua, karyawan juga diwajibkan memakai rok spam warna hitam panjang selutut dan memakai sabuk.

Minardi, Wakil Ketua DPRD Jombang mengatakan, jika ada aturan yang mewajibkan karyawati mengenakan rok mini, tentunya akan menghilangkan hak karyawati yang ingin memakai jilbab. “Selain menerima pengaduan dari masyarakat, kami juga sudah mengantongi peraturan manajemen Borobudur. Ketika karyawan sudah diwajibkan berpakaian rok mini otomatis dia (karyawan,red) juga tidak berjilbab. Menurut kami ini melanggar Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, yang isinya tentang melanggar kebebasan hak karyawan,” ujarnya.

Dari persoalan tersebut, Minardi yang saat itu memimpin jalannya rapat mendesak agar pihak manajemen Borobudur memenuhi beberapa permintaan anggota DPRD Jombang demi menjaga kultur masyarakat. “Jika permintaan kami tidak diindahkan, maka kami akan merekomendasikan pencabutan izin operasional Borobudur. Setidaknya tiga hari ke depan pihak manajemen harus merubah peraturan itu,” tegas Minardi.

Senada disampaikan Ema Ummiyatul Chusna, Sekretaris Komisi A DPRD Jombang yang juga ikut menyinggung soal ketersediaan tempat ibadah. “Menurut laporan yang kami dapatkan, tempat ibadah yang disediakan hanya berukuran 3 X 3 meter. Padahal disana ada ratusan karyawan beragama Islam. Tolonglah, kewajiban mereka beribadah juga dihargai oleh pihak manajemen,” katanya.

Sementara, Sutrisno selaku Direksi Swalayan Borobudur menyatakan ketersediaannya untuk segera memenuhi permintaan anggota DPRD Jombang, terkait SKP tersebut. “Kami akan segera merubah peraturan kontrak kerja itu. Nanti silahkan di cek,” ujar Sutrisno.(Jb4)

Keterangan gambar: Hearing di Gedung DPRD Jombang (Foto: Sugiono)