Walikota Berharap Alih Fungsi Tidak Menyakiti Warga Ekslokalisasi Semampir

JpegADAKITANEWS, Kota Kediri – Walikota Kediri, Abdullah abu Bakar berharap seluruh masyarakat khusus warga ekslokalisasi Semampir bijak mensikapi program alih fungsi kawasan tersebut. Pasalnya, lahan seluas 3,5 hektar tersebut akan dimanfaat sebagai lahan terbuka hijau untuk kepentingan masyarakat kota Kediri secara luas.

Hal tersebut disampaikan Walikota dalam acara sosialisasi penanganan paska penutupan ekslokaliasi Semampir di aula Kelurahan Semampir. Sosialisasi dihadiri Forkompimda Kota Kediri dan beberapa jajaran SKPD, warga ekslokalisasi Semampir serta tokoh Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB).

“Saya berharap masyarakat yang menempati lahan di ekslokalisasi Semampir bijak dalam bersikap. Silakan bongkar bangunan yang panjenengan bangun sendiri agar jika ada barang yang masih bisa dipergunakan dapat dipakai. Ini demi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat kota Kediri secara luas,” ujar Walikota dalam sambutanya. Rabu, (09/11).

Walikota menyatakan, pihaknya sudah memberikan cukup waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan program alih fungsi. Selain itu pemerintah kota Kediri juga sudah memberikan program bagi masyarakat ekslokalisasi sebagai bekal alih profesi.

“Berbagai program pelatihan ketrampilan sudah kita berikan pada masyarakat ekslokalisasi Semampir, baik para pelaku bisnis prostitusi maupun warga berdampak, agar mereka siap ketika dengan profesi baru paska program alih fungsi dijalankan,” lanjutnya.

Sementara dalam paparanya, Sekretaris Kota Kediri Budwi Sunu Hernaning Sulistyo menjelaskan alas an pemkot Kediri segera menjalankan program alih fungsi, idanataranya, hasil dengar pendapat pada warga Kota Kediri melalui organisasi dan kelompok social kemasyarakat yang tidak menghendaki adanya praktik prostitusi di wilayah Semampir. Terbitnya surat edaran Gubernur nomor 460/16474/031/2010 perihal pencegahan dan penanggulangan prostitusi serta women trafficking dan menindaklanjuti secara konsekwen perda nomor 26 tahun 1998.

“Alasan berikutnya adalah untuk menghilangkan dampak negatif adanya prostitusi kawasan Semampir. Sebab selama ini stikma negatif dengan adanya prostitusi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak berani mengatakan alamat rumahnya di kelurahan Semampir karena kawatir dianggap warga lokalisasi,” ujar Budwi Sunu Hernaning Sulistyo.

JpegUntuk pengosongan lahan milik pemkot tersebut, lanjut Budwi Sunu Hernaning Sulistyo, pemkot Kediri memberikan batas waktu hingga 10 Desember 2016. ”Tahapan pengosongan kita lakukan dengan memberikan surat pemberitahuan pengosongan pada seluruh warga di ekslokalisasi pada tanggal 10 Nopember 2016. Kita beri batas waktu hingga tanggal 25 Nopember, jika belum dikosongkan, maka pemkot akan menerbitkan surat peringatan pertama dengan batas waktu 7 hari. Jika belum juga dikosongkan, pemkot akan menerbitkan surat peringatan kedua pada tanggal 3 Desember yang juga berjangka waktu 7 hari. Surat peringatan ketiga akan kita terbitkan pada 7 Desember. Bila masih ada yang belum dikosongkan, maka kami akan penerbitkan surat perintah pengosongan hingga tanggal 10 Desember akan kita lakukan eksekusi pengosongan lahan tersebut,” pungka Budwi Sunu Hernaning Sulistyo. (adv/hms/ark).

Recommended For You