ADAKITANEWS, Kota Madiun – Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto memberi pesan tegas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintahannya, agar tidak bermain dalam urusan tender proyek. Tujuannya agar mereka, terhindar dari kasus gratifikasi maupun korupsi, utamanya kepada para Kepala OPD.

Sugeng dengan tegas menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri serta membuka kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Senin (18/09). Dengan nada tinggi dirinya menyampaikan tidak mau mendengar adanya penyedia jasa yang memberikan sesuatu kepada Kepala OPD, dengan maksud dipermudah atau diperlancar proyeknya.

Sugeng tidak ingin, maraknya OTT di wilayah lain terulang di Kota Madiun. “Kita pasti tidak ingin terkena OTT. Jika kita sudah tulus, patuh terhadap aturan yang berlaku serta aturan yang melarang pejabat ataupun ASN menerima suatu apapun, serta masyarakat juga memahami serta tidak ikut memberi, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Jika pun ada hal tersebut, langsung lapor ke unit pengendalian gratifikasi,” tegas Walikota.

Sugeng Rismiyanto menjelaskan jika Pemkot Madiun telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi, yang merupakan turunan dari UU dan amanat dari KPK.

Dijelaskan, ada sepuluh titik yang rawan terjadi tindakan korupsi serta gratifikasi. Diantaranya sektor APBN/APBD, pengadaan barang dan jasa, pajak, pendapatan penerimaan negara, serta sektor layanan umum.

Sugeng mengaku, antisipasi juga akan terus diakukan oleh Pemerintah Kota Madiun agar tidak terjadi gratifikasi atau korupsi. Selain akan diberikan wacana remunerasi, serta semua transaksi berbasis non tunai, peran aktif masyarakat tetap diharapkan agar mau proaktif jika ada Kepala OPD atau ASN yang terindikasi korupsi atau gratifikasi ke unit pengendali gratifikasi.(bud)

Keterangan gambar : Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto saat memberikan keterangan kepada media terkait pencegahan gratifikasi.(foto : budiyanto)