Walikota Madiun Non Aktif, Jalani Sidang Perdana Kasus Tipikor

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Walikota Madiun non aktif, Bambang Irianto menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (11/04).

Sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Unggul Warso Murti ini dimulai pukul 09.20 WIB. Sebelum persidangan, Terdakwa Bambang terlihat masih melempar senyum kepada awak media.

Pada agenda sidang perdana ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan. Terdakwa pun juga tampak tenang mendengarkan pembacaan dakwaan tersebut.

Dalam dakwaan, Bambang Irianto terjerat kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun tahun 2009-2012. Tak hanya itu, Bambang juga diduga menerima gratifikasi dari proyek tersebut, serta mendapatkan keuntungan senilai Rp 55 miliar.

Dikatakan, uang itu diterima Bambang dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Madiun dan pengusaha. Tak hanya berkaitan dengan proyek Pasar Besar Madiun, uang yang diterima Bambang ini juga berkaitan dengan honor pegawai, perizinan, dan hal-hal lain yang diduga tidak sah.

Tiga dakwaan yang dibacakan oleh JPU dalam sidang perdana kali itu antara lain, keterlibatan Bambang Irianto terkait proyek pembangunan pasar besar, penerimaan gratifikasi, dan ditetapkannya Walikota Madiun Non Aktif tersebut sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada 17 Februari lalu.

Bambang diduga membelanjakan, mentransfer, memindahkan, dan menyamarkan uang hasil korupsinya ke dalam beberapa aset.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa dijerat tiga pasal sekaligus yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu terdakwa juga dijerat pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

JPU juga menjerat terdakwa dengan pasal tentang pencucian uang sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu usai persidangan, salah satu kuasa hukum terdakwa, Indra Priangkasa mengatakan, dari tiga dakwaan yang dibacakan dalam perkara ini banyak hal yang harus dibuktikan. “Hal tersebut tidak bisa dipukul rata. Kita lihat saja nanti pada pemeriksaan saksi minggu depan,” katanya.(sid2)

Keterangan gambar : Terdakwa Bambang Irianto melempar senyum dan suasana saat persidangan.(foto : mus purmadani)

Recommended For You