ADAKITANEWS, Madiun – Pasca ditetapkannya Walikota Madiun sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Pasar Besar Kota Madiun (PBM) tahun 2009 silam, suasana di Pemerintahan Kota Madiun sekilas memang terlihat normal. Namun sejatinya, ada rasa was-was dari sebagian perangkat baik secara langsung maupun dalam menjalankan tugas keseharian.

Seperti yang terlihat belakangan ini, pasca diperiksanya para pejabat aktif maupun yang non aktif oleh penyidik dari KPK, serta para kontraktor pelaksana yang berkaitan dengan pembangunan PBM.

Dalam wawancaranya dengan Tim Adakitanews.com, Gandhi Yoeninta, mantan Wakil Walikota Madiun periode 2004-2009 bahkan mulai blak-blakan menyampaikan beberapa pandangannya. “Gonjang-ganjing yang terjadi di Kota Madiun ini mungkin diawali dari kurang adanya sinergisitas antara para pihak, terutama Kepala Daerah dengan perangkat SKPD, serta masyarakat,” urainya diawal wawancara., Sabtu (19/11).

Gandhi juga mempunyai pemikiran bahwa sebagai masyarakat yang hidup berdampingan, sudah selayaknya untuk saling mengingatkan. “Semisal ada perbuatan Kepala Daerah yang diketahui menyimpang, mengajak ataupun memaksa bawahannya yang sekiranya perbuatan itu akan mengakibatkan permasalahan dalam bidang hukum, maka wajib hukumnya para satker yg berkepentingan menasihati atau mengingatkan secara santun,” jelentrehnya.

Gandhi pun juga meyakini bahwa setiap Kepala Daerah pasti memiliki keinginan untuk membangun daerahnya sebaik mungkin sebagaimana visi dan misinya.

“Peran DPRD sebagai wakil masyarakat merupakan tugas mulia serta merupakan mitra kerja di bidang legislasi dan pengawasan. Mereka yang duduk di gedung DPRD seharusnya bisa melakukan suatu hal yang bisa membawa jalannya pemerintahan dengan baik,” ujarnya.

Gandhi kembali menegaskan bahwa diperlukan suatu keberanian dari wakil rakyat untuk memberikan kontrol, teguran dan nasehat, sehingga bisa memberikan pencegahan agar Walikota tidak terperosok dalam permasalahan hukum. “Akan tetapi kulo (saya,jawa-red) cermati, mereka (anggota DPRD,red) seolah-olah tidak ingin terlibat dalam permasalahan ini,” kata Gandhi Yoeninta.

Berkaitan dengan pembelaan yang sering disampaikan Bambang Irianto saat pertemuan dengan pimpinan SKPD maupun saat bertemu dengan warga masyatakat, dimana beliau selalu menyampaikan “Biarlah saya sebagai tumbalnya Kota Madiun”, menurut Gandhi Yoeninta itu adalah hal yang wajar karena Walikota Madiun merasa sebenarnya yang ia lakukan adalah semata-mata hanya demi masyarakat dan Kota Madiun. “Namun kenyataannya terbelit masalah hukum, apakah memang ini politik, Wallahu ‘alam,” pungkasnya.

Di penutup wawancara, Gandhi berharap agar kedepan, pemimpin Kota Madiun harus mau dan berani membuat komitmen untuk bekerja dengan baik, jujur, demi kemaslahatan dan kemajuan kota Madiun.(boedies/kur)

 

Keterangan gambar: Logo Pemkot Madiun.(google.com)